DITJEN KP3K BENTUK 16 SATKER PELAYANAN CITES SPESIES AKUATIK DI WILKER B/LPSPL

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam   Hayati dan Ekosistemnya mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai satwa yang dilindungi diatur dengan Peraturan Pemerintah.  Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menguraikan tentang jenis satwa liar yang dilindungi, termasuk yang habitatnya di wilayah perairan. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar bagi kesejahteraan  masyarakat dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Liar.  Dan pengelolaan terhadap tumbuhan dan satwa liar tersebut dilakukan oleh Kementerian/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan

Sejalan dengan perkembangan pembentukan Kementerian dan peraturan perundang undangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45  Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah ditetapkan dan bertanggungjawab sebagai otoritas pengelola (Management Authorithy)  konservasi sumberdaya ikan termasuk dalam hal ini konservasi jenis ikan (Spesies Akuatik).

Sebagai implikasi kelembagaan dari pengaturan nasional yang berkembang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, serta sesuai pula dengan ketentuan Article VIII dan IX CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dapat dikembangkan 2 lembaga nasional untuk menangani pelaksanaan CITES di Indonesia.  Dalam hal ini  Kementerian Kehutanan bertindak sebagai otoritas pengelola jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar terestrial, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertindak sebagai otoritas pengelola untuk spesies akuatik dan/atau sumberdaya ikan.

Dari segi kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP No. 04/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan memandatkan kepada Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K) dan jajarannya sebagai pelaksana pelayanan CITES untuk tingkat nasional. Pelaksana di tingkat daerah juga sudah membentuk 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : 6 Balai/Loka Pengelola Sumberdaya Pesisir.  Kemudian dalam rangka persiapan sebagai Management Authorithy (MA) pengelolaan konservasi jenis ikan dan persiapan pelayanan CITES, dipandang perlu dibentuk satuan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai/Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengeluar Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelauta, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Kep. 06A/KP3K/2011 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dalam SK disebutkan bahwa satuan kerja (satker) memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi dari UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Lokasi pembentukan satker meliputi:

No	B/LPSPL	Satuan Kerja (Satker)
1	Padang	Medan, Sumatera Utara Pekanbaru, Riau Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Nipa, Kota Batam
2	Denpasar	Surabaya, Jawa Timur Mataram, NTB Kupang, NTT
3	Pontianak	Balikpapan, Kaltim Banjarmasin, Kalsel
4	Makassar	Manado, Sulut Palu, Sulteng Kendari, Sultra
5	Sorong	Merauke, Papua Ambon, Maluku
6	Serang	Bandar Lampung, lampung Cengkareng, Banten Semarang, Jateng

Nantinya dalam pelaksanaan pelayanan CITES Spesies Akuatik satker ini akan mendapatkan dukungan dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terkait pengawasan peredaran jenis ikan dilindungi serta Badan Karantina Ikan dan Penjaminan Mutu (BKIPM) terkait kesehatan ikan dan lalu lintas peredaran di bandara dan pelabuhan laut. Dengan melihat kesiapan yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan nantinya pengelolaan konservasi jenis ikan dan pelayanan CITES Spesies peraian dapat telaksana dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan Undang-Undang. (PBS)

Download SK Pembentukan Satker