MASYARAKAT ACEH MENDUKUNG PERLINDUNGAN IKAN HIU PAUS

Posted on Updated on

Ikan hiu paus (Rhincodon tpyus)  atau dikenal juga dengan sebutan hiu totol atau hiu bodoh merupakan salah satu jenis ikan hiu terbesar di dunia. Indonesia merupakan salah satu jalur migrasi dari ikan hiu paus, hal ini terbukti dengan seringnya jenis ikan ini ditemui dibeberapa wilayah perairan Indonesia seperti perairan Sabang, Situbondo, Bali, Nusa Tenggara, Alor, Flores, Sulawesi Utara, Maluku, dan Papua. Sepanjang tahun ikan ini dapat ditemukan di sekitar Tanjung Kwatisore, Nabire – Papua dengan jumlah populasi diperkirakan sekitar 27 – 41 ekor.

Penelitian mengenai jenis ikan hiu ini masih sangat minim dikarenakan sulitnya mempelajari siklus hidupnya yang cenderung migrator dan hidup soliter. Namun diperkirakan jumlahnya makin berkurang dikarenakan mudahnya ikan ini tertangkap secara tidak sengaja (bycatch) oleh nelayan karena ukurannya yang besar dan gerakannya yang lambat. Saat ini ikan hiu paus masuk ke dalam Appendiks II CITES dan juga termasuk kedalam daftar merah IUCN dengan kategori Rentan (Vulnerable), karena memeliki karakter yang spesifik seperti berumur panjang, fekunditas rendah, jumlah anakan sedikit, lambat dalam mencapai matang kelamin dan pertumbuhannya lambat, sehingga sekali terjadi over eksploitasi, sangat sulit bagi populasinya untuk kembali pulih.

Dalam rangka inisiasi penetapan status perlindungan ikan hiu paus tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan pada  Tanggal 9 Mei 2012 melaksanakan pertemuan “Konsultasi Publik Fasilitasi Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus” di Hotel Sulthan Banda Aceh – Aceh. Pertemuan dibuka oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh yang diwakili oleh Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap dan KP3K dan dihadiri oleh perwakilan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan – Ditjen KP3K, Pusat Penelitian Pengelolaan Perikanan dan Konservasi Sumber Daya Ikan – Balitbang KP, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Banda Aceh, Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Besar, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Aceh, Direktorat Kepolisian Perairan, Kordinatorat Kelautan dan Perikanan Universitas Syiah Kuala, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia – Aceh, WWF – Indonesia progam Aceh, WCS Marine Program, Jaringan KuALA, Panglima Laot Aceh, dan pedagang hiu.

Pertemuan Konsultasi Publik Fasilitasi Penetapan Status Perlindungan Ikan Hiu Paus dilaksanakan dengan tujuan: 1) Melakukan verifikasi terhadap usulan inisiatif status perlindungan ikan hiu paus; 2) Untuk memperoleh data dan informasi langsung dari instansi/lembaga yang memiliki data dan informasi awal tentang populasi ikan hiu paus ; dan 3) Untuk menjaring aspirasi langsung dari masyarakat dan pemangku kepentingan

Setelah memperhatikan pengantar pertemuan atas nama Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh yang disampaikan Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap dan KP3K; 2) Pemaparan mengenai Inisiasi Perlindungan Ikan Hiu Paus oleh Ir. Aris Wibowo, MM (Kasi Perancangan Konservasi Jenis Ikan Dit. KKJI); 3) Pemaparan tentang Biologi, Distribusi dan Populasi Hiu Paus oleh Drs. Dharmadi (Peneliti Madya P4KSI – Balitbang KP); 4) Pemaparan tentang Praktek Penangkapan Ikan Hiu di Aceh oleh Abdus Syakur, S, Pi (Kasi KP3K DKP Aceh); dan 4) Saran dan masukan yang berkembang dalam pertemuan, maka peserta pertemuan menyepakati ditetapkannya status  perlindungan jenis ikan hiu paus oleh Menteri Kelautan dan Perikanan dengan mengacu kepada Peraturan Menteri No. 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan.  Ikan Hiu Paus sendiri atau dikenal dengan nama lokal hiu tilam oleh masyarakat nelayan Aceh tidak ditangkap karena disamping nilai ekonomis sirip dan dagingnya yang rendah, ikan ini dianggap membawa rezeki bagi nelayan.

Namun demikian jika ikan hiu paus sudah ditetapkan status perlindungannya, masyarakat perlu mendapatkan sosialisasi mengenai status perlindungan ikan hiu paus dan sanksi yang dikenakan. Selanjutnya untuk mengefektifikan upaya konservasi ikan hiu paus, perlu memasukan nilai perlindungan ikan hiu paus kedalam  kearifan lokal dan hukum adat, dalam hal ini memasukan perlindungannya kedalam hukum adat laot di Aceh. Dengan adanya dukungan ini, diharapkan Kementerian Kelautan dan Perikanan dapat segera menetapkan ikan hiu paus sebagai jenis ikan yang dilindungi sehingga kelestariannya ikan ini dapat terjaga (PBS).

One thought on “MASYARAKAT ACEH MENDUKUNG PERLINDUNGAN IKAN HIU PAUS

    Penyelaman (@penyelaman) said:
    Oktober 2, 2012 pukul 8:42 am

    Perlindungan hiu perlu sosialisasi kepada pihak terkait tidak hanya kepada nelayan. Penting sekali melakukan pendekatan kepada pengumpul sirip hiu, pengusaha restorant, pemerintah daerah, masyarakat dengan melibatkan lsm, sekolah, universitas dan media.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s