RESOLUSI 10/12 IOTC, ANTARA JUALAN IKAN TUNA DENGAN IKAN HIU

Posted on

Belum lama ini kita mendengar berita tentang penjualan ikan termahal di dunia, “Seekor ikan tuna laku terjual US$736.500 (sekitar Rp6,7 miliar) dalam lelang di pasar ikan Tsukiji, Tokyo, hari Kamis (5/1), menjadikannya sebagai ikan termahal di dunia“ begitu informasi yang dimuat dalam berita. Melihat kondisi dan potensi sumber daya laut dan perikanan negara kita, saya membayangkan berita ini terjadi di Indonesia. Perairan Indonesia yang terletak di “The Coral Triangle” adalah salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di dunia. Salah satu potensi ikan laut yang menjadi andalan di Indonesia, yakni Tuna yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian Timur meliputi Laut Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan Laut Papua.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan produksi industri ikan tuna selalu naik tiap tahunnya. Berdasarkan data KKP selama lima tahun terakhir kenaikan mencapai 5,94 persen. Data KKP menyebutkan, pada 2007 produksi sebesar 191.558 ton, lalu naik menjadi 203.269 pada 2009, dan produksi 2010 sebesar 207.100 ton. Indonesia bersaing ketat dengan negara-negara lain yang menjadi pesaing pasar ekspor ikan tuna. Negara-negara pesaing ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang diantaranya Iran, Srilangka, dan Maladewa. Sedangkan kompetitor ekspor tuna ke Uni Eropa yakni Mauritius. Namun demikan. sebagai negara pengekspor ikan Tuna, Indonesia tak lepas dari pemasalahan isu konservasi jenis ikan, khususnya isu mengenai ikan Hiu sebagai hasil tangkapan sampingan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memanfaatkan sumberdaya ikan bertulang rawan (hiu dan pari) terbesar di dunia, dengan dugaan hasil tangkapan sebesar 105,000 ton pada tahun 2002 dan 118,000 ton pada tahun 2003. Menurut FAO, Indonesia menempati urutan teratas sebagai Negara yang paling banyak memproduksi ikan Hiu.

Isu perdagangan ikan Hiu begitu mencuat pada pertemuan CoP ke 15 CITES di Doha Qatar pada tahun 2010, Pada saat CoP ke 15 berlangsung, ada 4 proposal yang terkait dengan amandement ikan Hiu, yakni proposal   mengenai usulan Palau dan USA untuk memasukkan 6 jenis sharks kedalam appendix II. Namun hasil pembahasan CoP melalui voting akhirnya menolak proposal amandement ikan hiu yang telah diajukan.

Akan tetapi sebagai negara yang telah meratifikasi Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission melalui Perpres No. 9 Tahun 2007 dan telah menjadi anggota IOTC sejak tanggal 9 Juli 2007, Indonesia tidak bisa menghindari untuk melakukan pengaturan penangkapan  ikan Hiu. Didalam resolusi 10/12 IOTC diatur mengenai (a) pelarangan menahan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain, mendaratkan, menyimpan, menjual bagian manapun atau seluruh bangkai semua spesies hiu thresher dari family Alopiidae; (b) melaporkan tangkapan hiu thresher; (c) melepas dalam keadaan hidup untuk thresher sharks yang tertangkap pada kegiatan rekreasi dan olahraga penangkapan ikan. Dengan adanya ketentuan resolusi tersebut maka negara kita harus membuat ketentuan nasional mengenai pengaturan penangkapan thresher sharks (hiu tikus).

Membuat ketentuan nasional tentang penangkapan thresher sharks tidaklah mudah, karena banyak nelayan kita, khususnya nelayan NTB yang masih menggantungkan pendapatan ekonominya melalui penangkapan ikan Hiu untuk dimanfaatkan siripnya. Berdasarkan pengamatan di TPI Tanjung Luar Propinsi NTB, Untuk sirip ikan hiu kualitas biasa (mengandung tulang), harganya  mencapai 1,9 juta untuk ukuran diatas 40 cm. Sedangkan untuk sirip hiu capil harganya diatas 2 juta untuk ukuran diatas 40 cm. Untuk sirip ikan hiu yang banyak mengadung serat, harganya mencapai 2, 4 juta untuk ukuran diatas 40 cm. Ketentuan ini semakin sulit diterapkan ketika belum ada alat tangkap yang dapat menghindari ikan Hiu sebagai tangkapan sampingan. Namun demikian, thresher sharks  termasuk jenis ikan Hiu yang mudah diidentifikasi dan termasuk kedalam grade rendah untuk kualitas siripnya (megandung tulang). Oleh karena itu perlu dipertimbangkan semua aspek baik ekonomis, social dan ekologis dalam membuat ketentuan nasionalnya, sehingga nelayan kita tetap dapat menjual ikan Tuna dan memanfaatkan sumber daya ikan Hiu.

NB : Ditulis dari berbagai sumber

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s