TNC DAN DIT. KKJI ADAKAN LOKALATIH EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Posted on Updated on

                Tahun 2010 luasan Kawasan Konservasi Perairan kita sudah mencapai 13,95 juta hektar, melebihi target 10 juta hektar yang sudah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada World Ocean Conference di Manado pada tahun 2009. Pencapaian ini cukup progresif dan membanggakan, serta menjadi indikator keberhasilan kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Tantangannya adalah apakah pencapaian luasan Kawasan Konservasi Perairan ini pengelolaannya hanya sebatas diatas kertas (Paper MPA) atau sudah dikelola dengan baik ?. “ Suatu Kawasan Konservasi Perairan dikatakan sudah ada pengelolaan dengan baik apabila sudah ada dokumen perencanaan, sumberdaya manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan pendanaan” kata ir. Ahsanal Kasasiah, M. Agr. Bus Kasubdit Jejaring, Data dan Informasi Konservasi Dit. KKJI dalam sambutannya di acara Lokalatih Pengenalan Panduan dan Pengumpulan Data Garisdasar Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bali 31 Mei -1 Juni, yang diadakan The Nature Conservancy bekerjasama dengan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan.

                Acara lokalatih yang pesertanya merupakan perwakilan dari Dit. KKJI, BPSPL Denpasar, BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makasar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, BKKPN Kupang, dan LKKPN Pekanbaru ini bertujuan memberi panduan bagi staf pengelola Kawasan Konservasi Perairan untuk melakukan swa-tinjauan dan menentukan kemajuan yang sudah dicapai, memberi panduan bagi badan pengelola Kawasan Konservasi Perairan untuk menilai sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan telah mencapai tujuan-tujuannya, dan membangun suatu sistem untuk mengukur efektifitas pengelolaan KKP.  Arisetiarso Soemodinoto selaku Narasumber dari TNC mengatakan bahwa “Panduan Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan  KKL adalah perangkat sederhana tetapi kompak untuk membantu para pengelola dan praktisi untuk mengkaji bagaimana suatu KKL/KKP memenuhi peran-peran pengelolaannya sekaligus mencapai tujuan-tujuan konservasinya”. Panduan ini menggunakan aspek-aspek tata kelola, biofisik dan social ekonomi budaya terkait dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Menurut panduan, ada 5 langkah dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan KKL/KKP, yaitu : (1) Identifikasi anggota dan membentuk tim peninjau; (2) konsolidasi informasi latar KKL/KKP  yang dikaji; (3) Mengumpulkan data pemantauan (4) Membangun dan memelihara database KKL/KKP; (5) Melengkapi lembar tinjauan efektifitas pengelolaan KKL/KKP. Dalam lokalatih ini peserta diberi materi tentang konsep efektifitas pengelolaan KKL/KKP dan Panduan Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan  KKL/KKP. Selain itu, peserta juga dibagi menjadi dua kelompok dan berbagi peran untuk melakukan peninjauan/penghitungan tingkat pengelolaan dan efek konservasi dari suatu Kawasan Konservasi Perairan. Dari hasil penghitungan akan didapatkan tingkat pengelolaan KKL/KKP, yaitu : tingkat 1 (dimulai), tingkat 2 (dikelola secara minimum), tingkat 3 (dikelola dengan penegakan aturan), tingkat 4 (dikelola secara berkelanjutan), dan tingkat 5 (dikelola dengan kelembagaan berfungsi penuh). Dengan didapatkannya tingkat pengelolaan KKL/KKP, kita dapat merencanakan kegiatan pengelolaan KKL/KKP dengan baik dan menjawab tantangan bahwa Kawasan konservasi Perairan tidak sebatas hanya diatas kertas (Paper MPA).

2 thoughts on “TNC DAN DIT. KKJI ADAKAN LOKALATIH EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

    An Rangkong said:
    September 21, 2011 pukul 10:09 am

    ass,banggaimanakah dengan kawasan – kawasan konservasi perairan yg ada di pelosok,yang sdh punya infrastruktur tetapi pengolahanya tidak pernah di laksanakan (tidak pernah beroperasi),salah satu contoh kawasan konservasi perairan yang terletak di desa bone – baru banggai kepulauan. saya kira perlu ada tanggapan pemerintah.

      Prabowo Bukan Subianto responded:
      September 26, 2011 pukul 1:26 am

      Setelah suatu kawasan dicanangkan menjadi Kawasan Konservasi Perairan, maka pemda wajib membentuk UPTD sebagai pengelola KKPD dan menyusun rencana pengelolaan dan zonasi. Pemerintah pusat terus mendorong upaya itu terjadi sehingga pengelolaan KKPD bisa efektif

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s