INDONESIA DAN ISU GLOBAL PERDAGANGAN IKAN HIU

Posted on

Pada tanggal 23-25 Maret 2010, Indonesia kembali mengikuti Pertemuan “the 15th Conference of the Parties (CoP) on Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora”, di Doha, Qatar. Pertemuan yang berlangsung selama 2 minggu ini dihadiri tidak kurang dari 1500  peserta dari berbagai delegasi pemerintah, badan internasional, NGOs dan private sector. Indonesia sebagai negara pengekspor utama perdagangan satwa dan tumbuhan liar internasional, delegasinya pada kesempatan tersebut  dipimpin oleh  Direktur PELH Kementerian Luar Negeri sebagai Ketua DELRI dengan Direktur KKH, Kementerian Kehutanan sebagai  alternatif Ketua, serta anggota  yang terdiri atas wakil-wakil dari Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, LIPI, PTRI Geneva, KBRI Qatar dan asosiasi.

Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Management Authority (MA) CITES Konservasi Spesies Akuatik mengirimkan delegasinya sebanyak 7 orang. Hadir disana Agus Dermawan, Direktur Konservasi Kawasn dan Jenis Ikan Taman Nasional Laut, Ditjen KP3K; Agus Apun Bhudiman, Direktur Sumber Daya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap; Syamsul Bahri Lubis, Kasubdit Konservasi Ikan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi, Ditjen KP3K; Hanung Cahyono, Kabag Hukum, Organisasi, dan Humas, Ditjen KP3K; Priyanto Raharjo, Peneliti Pusat Riset Perikanan Tangkap, BRKP; Shahandra Hanitiyo, Kasubdit Multilateral, Pusat Analisis Kerjasama Internasional dan Antar Lembaga, Setjen KKP; dan Anthony D.M. Siahaan, Kasubag Konvensi Internasional, Biro Hukum dan organisasi, Setjen KKP.

Dalam CoP ke 15 dibahas 70 agenda dan 21 proposal perubahan appendiks berkaitan dengan flora dan fauna. Khusus agenda yang dibahas terkait dengan bidang Kelautan dan Perikanan, diantaranya adalah proposal amandement appendiks I dan II, upaya untuk memasukkan jenis-jenis Corallidae (koral perairan laut dalam), Atlantic Bluefin Tuna, dan Shark (ikan Hiu) kedalam appendiks CITES, usulan dalam topik Trade Control Marking yaitu resolusi untuk kontrol perdagangan Humphead Wrasse (Ikan Napoleon), dan resolusi mengenai identifikasi CITES-LISTED untuk perdagangan corals.  Ikan hiu menjadi topik yang hangat dan menarik untuk dibahas pada saat CoP ke 15 berlangsung. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan salah satu negara yang memanfaatkan sumberdaya ikan bertulang rawan (hiu dan pari) terbesar di dunia, dengan dugaan hasil tangkapan sebesar 105,000 ton pada tahun 2002 dan 118,000 ton pada tahun 2003. Menurut FAO, Indonesia menempati urutan teratas sebagai Negara yang paling banyak memproduksi ikan hiu.

Ikan hiu sebagai salah satu komoditas perikanan bernilai tinggi, telah menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan pada setiap CoP diselenggarakan. Pada saat CoP ke 12, Cetorhinus maximus dan Rhincodon typus (Hiu paus) berhasil dimasukan kedalam appendiks II, CoP ke 13 menyetujui Carcharodon carcharias masuk kedalam appendiks II, Pristidae  (Kecuali, Pristis microdon) disetujui masuk kedalam appendiks I pada CoP ke 14, namun menolak Lamna nasus dan Squalus acanthias dimasukan kedalam appendiks II. Ikan hiu merupakan makhluk hidup yang unik, karena termasuk dalam salah satu jenis hewan purba yang masih hidup dan juga memiliki karakteristik yang berbeda dengan ikan-ikan bertulang sejati. Fekunditas yang rendah, pertumbuhan yang lambat, memerlukan waktu yang lama untuk mencapai dewasa, umur yang panjang, dan resiko kematian yang tinggi disetiap tingkat umur, merupakan karakteristik biologis yang membuat ikan hiu rentan mengalami kepunahan.

Isu perdagangan ikan hiu menjadi hangat di dunia internasional, ketika perburuannya berlangsung sangat keji. Setiap hiu yang ditangkap, tidak peduli jenisnya, dipotong siripnya lalu dilempar kembali hidup-hidup ke laut. Ini menyebabkan hiu mati kehabisan darah. Sirip kemudian dikeringkan dan dijual dengan harga tinggi. Pada lelang di Hongkong  bisa ditemukan sirip ikan hiu paus dan martil. Perburuan hiu  tidak hanya di Asia. Pasar  terbesar  tetap Asia, tetapi perdagangan ikan hiu sudah menyebar ke seluruh dunia, hingga ke Senegal.

Pada saat CoP ke 15 berlangsung, ada 4 proposal yang terkait dengan amandement ikan hiu. Proposal 15  mengenai usulan Palau dan USA untuk memasukkan 6 jenis sharks kedalam appendix II, proposal 16 mengenai Usulan Palau dan USA untuk memasukkan Oceanic whiteetip shark kedalam appendix II, proposal 17 mengenai Usulan Palau dan Sweden untuk memasukkan Porbeagle, Lamna nasus dalam appendix II, dan proposal 18 mengenai usulan Palau dan Sweden untuk memasukkan Spiny dogfish, Squalus acantias, dalam appendix II. Dari 8 jenis ikan hiu yang diajukan untuk dimasukan dalam appendiks II, 6 jenis populasinya tersebar di perairan Indonesia. Keenam jenis ikan hiu tersebut adalah Sphyrna lewini (hiu caping), S. mokarran (hiu caping), S. zygaena (hiu caping), Carcharhinus plumbeus (cucut lanjaman), C. obscures (hiu lanyam), dan Carcharhinus longimanus (hiu koboy). Di Indonesia, hiu caping/martil banyak ditemukan di Taman Nasional Bunaken, Palu Barat, dan Sekotong Lombok Barat. Pelabuhan yang sering mendaratkan hiu ini di Indonesia adalah PPN Pelabuhan Ratu, PPS Cilacap dan PPN Pemangkat. Untuk cucut lanjaman, populasinya banyak tersebar di perairan barat Sumatera, selatan Jawa, bali, dan NTT.

Posisi Indonesia terkait proposal tersebut adalah menolak 6 jenis ikan hiu dimasukan kedalam appendiks II dan hasil pembahasan CoP melalui voting akhirnya menolak proposal amandement ikan hiu yang telah diajukan. Penolakan Indonesia dikarenakan ikan hiu merupakan hasil tangkapan utama dan sampingan nelayan kita. Dimasukannya ikan hiu kedalam appendiks, tentunya akan membatasi pemanfaatan ikan hiu secara langsung oleh nelayan indonesia. Alasan lainnya adalah belum adanya cara yang mudah dan efesien untuk membedakan jenis ikan hiu berdasarkan sirip ikan hiu yang diperdagangkan, pengujian sirip forensik melalui DNA memakan waktu dan biaya.

Meskipun Indonesia tercatat sebagai negara dengan produksi perikanan hiu dan pari terbesar dan diyakini memiliki kekayaan jenis hiu dan pari tertinggi di dunia, namun hampir tidak ada kajian atau pun publikasi mengenai aspek biologi maupun komposisi jenis hiu dan pari dari negara ini. Pengetahuan mengenai pengenalan jenis hiu dan pari yang ada di Indonesia amatlah dibutuhkan seiring dengan tingkat pemanfaatan yang amat tinggi terhadap populasi jenis ini, serta untuk memperoleh data yang akurat dalam penentuan kebijakan terhadap pengelolaan  sumber daya tersebut.

Dengan ditolaknya beberapa marine spesies (khususnya ikan hiu) kedalam Appendix I dan II, maka Pemerintah Indonesia khususnya Kementerian Kelautan dan Perikanan perlu segera melakukan upaya tata kelola dan konservasi terhadap marine species dimaksud dengan lebih baik lagi pada tingkat pusat maupun daerah. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan membuat peraturan pembatasan ukuran tangkap ikan hiu, diversifikasi pemanfaatan ikan hiu (pemanfaatan selain sirip), penguatan data dan informasi potensi ikan hiu, dan penyusunan Rencana Aksi Nasional Pengelolaan ikan hiu di Indonesia. Dengan upaya-upaya tersebut diharapkan  dapat menjawab isu-isu global yang mungkin akan dibahas kembali pada saat CoP 16 CITES mendatang

Sumber : Buletin Konservasi Dit. KKJI Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s