PRABOWO BUKAN SUBIANTO

RESOLUSI 10/12 IOTC, ANTARA JUALAN IKAN TUNA DENGAN IKAN HIU

Prabowo Bukan Subianto — Wed, 11 Jan 2012 05:56:39 +0000

Belum lama ini kita mendengar berita tentang penjualan ikan termahal di dunia, “Seekor ikan tuna laku terjual US$736.500 (sekitar Rp6,7 miliar) dalam lelang di pasar ikan Tsukiji, Tokyo, hari Kamis (5/1), menjadikannya sebagai ikan termahal di dunia“ begitu informasi yang dimuat dalam berita. Melihat kondisi dan potensi sumber daya laut dan perikanan negara kita, saya membayangkan berita ini terjadi di Indonesia. Perairan Indonesia yang terletak di “The Coral Triangle” adalah salah satu wilayah penghasil ikan terbesar di dunia. Salah satu potensi ikan laut yang menjadi andalan di Indonesia, yakni Tuna yang hidup di laut dalam khususnya di Perairan Indonesia bagian Timur meliputi Laut Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Sulawesi, Laut Arafuru dan Laut Papua.

Kementerian Kelautan dan Perikanan menyatakan produksi industri ikan tuna selalu naik tiap tahunnya. Berdasarkan data KKP selama lima tahun terakhir kenaikan mencapai 5,94 persen. Data KKP menyebutkan, pada 2007 produksi sebesar 191.558 ton, lalu naik menjadi 203.269 pada 2009, dan produksi 2010 sebesar 207.100 ton. Indonesia bersaing ketat dengan negara-negara lain yang menjadi pesaing pasar ekspor ikan tuna. Negara-negara pesaing ekspor ikan tuna Indonesia ke Jepang diantaranya Iran, Srilangka, dan Maladewa. Sedangkan kompetitor ekspor tuna ke Uni Eropa yakni Mauritius. Namun demikan. sebagai negara pengekspor ikan Tuna, Indonesia tak lepas dari pemasalahan isu konservasi jenis ikan, khususnya isu mengenai ikan Hiu sebagai hasil tangkapan sampingan. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara yang memanfaatkan sumberdaya ikan bertulang rawan (hiu dan pari) terbesar di dunia, dengan dugaan hasil tangkapan sebesar 105,000 ton pada tahun 2002 dan 118,000 ton pada tahun 2003. Menurut FAO, Indonesia menempati urutan teratas sebagai Negara yang paling banyak memproduksi ikan Hiu.

Isu perdagangan ikan Hiu begitu mencuat pada pertemuan CoP ke 15 CITES di Doha Qatar pada tahun 2010, Pada saat CoP ke 15 berlangsung, ada 4 proposal yang terkait dengan amandement ikan Hiu, yakni proposal mengenai usulan Palau dan USA untuk memasukkan 6 jenis sharks kedalam appendix II. Namun hasil pembahasan CoP melalui voting akhirnya menolak proposal amandement ikan hiu yang telah diajukan.

Akan tetapi sebagai negara yang telah meratifikasi Agreement for The Establishment of The Indian Ocean Tuna Commission melalui Perpres No. 9 Tahun 2007 dan telah menjadi anggota IOTC sejak tanggal 9 Juli 2007, Indonesia tidak bisa menghindari untuk melakukan pengaturan penangkapan ikan Hiu. Didalam resolusi 10/12 IOTC diatur mengenai (a) pelarangan menahan di atas kapal, memindahkan dari/ke kapal lain, mendaratkan, menyimpan, menjual bagian manapun atau seluruh bangkai semua spesies hiu thresher dari family Alopiidae; (b) melaporkan tangkapan hiu thresher; (c) melepas dalam keadaan hidup untuk thresher sharks yang tertangkap pada kegiatan rekreasi dan olahraga penangkapan ikan. Dengan adanya ketentuan resolusi tersebut maka negara kita harus membuat ketentuan nasional mengenai pengaturan penangkapan thresher sharks (hiu tikus).

Membuat ketentuan nasional tentang penangkapan thresher sharks tidaklah mudah, karena banyak nelayan kita, khususnya nelayan NTB yang masih menggantungkan pendapatan ekonominya melalui penangkapan ikan Hiu untuk dimanfaatkan siripnya. Berdasarkan pengamatan di TPI Tanjung Luar Propinsi NTB, Untuk sirip ikan hiu kualitas biasa (mengandung tulang), harganya mencapai 1,9 juta untuk ukuran diatas 40 cm. Sedangkan untuk sirip hiu capil harganya diatas 2 juta untuk ukuran diatas 40 cm. Untuk sirip ikan hiu yang banyak mengadung serat, harganya mencapai 2, 4 juta untuk ukuran diatas 40 cm. Ketentuan ini semakin sulit diterapkan ketika belum ada alat tangkap yang dapat menghindari ikan Hiu sebagai tangkapan sampingan. Namun demikian, thresher sharks termasuk jenis ikan Hiu yang mudah diidentifikasi dan termasuk kedalam grade rendah untuk kualitas siripnya (megandung tulang). Oleh karena itu perlu dipertimbangkan semua aspek baik ekonomis, social dan ekologis dalam membuat ketentuan nasionalnya, sehingga nelayan kita tetap dapat menjual ikan Tuna dan memanfaatkan sumber daya ikan Hiu.

NB : Ditulis dari berbagai sumber

2000 EKOR UNTUK KUOTA TANGKAP IKAN NAPOLEON DI INDONESIA TAHUN 2012

Prabowo Bukan Subianto — Wed, 11 Jan 2012 01:45:17 +0000

Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan ikan karang berukuran besar anggota dari familia Labridae, dengan ukuran bisa mencapai 2 m dan berat 190 kg. Ikan ini mempunyai pola reproduksi hermaprodite protogini dengan sebaran di wilayah perairan india-pasifik (Sadovy et al., 2003). Ikan napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut. Namun menurut Sadovy et. al (2007) akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan napoleon rentan (vulnerable) mengalami kepunahan. Penangkapan ikan napoleon umumnya menggunakan racun sianida dan merusak ekosistem terumbu karang. Penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan ikan napoleon dimasukkan ke dalam daftar CITES appendix II pada tahun 2004.

Spesies yang masuk dalam Appendiks II diatur pemanfaatan dengan prinsip Non Detrimental Findings (NDF) yang sesuai dengan isi Article IV CITES. Prinsip NDF tersebut dimaksudkan untuk menjamin bahwa perdagangan internasional yang dilakukan tidak akan merusak populasi spesies tersebut dialam. NDF salah satunya diterjemahkan dalam bentuk sistem kuota tangkap dan kuota ekspor serta pengaturan peredaran, perlindungan, dan konservasi jenis tersebut. Selain itu khusus untuk jenis ikan Napoleon, Ekspor hanya diperbolehkan melalui udara yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Jakarta dan Bandara Internasional Ngurahrai – Bali, serta hanya diperbolehkan dalam kondisi hidup. Kemudian ukuran yang boleh diekspor, ukuran 1 – 3 kg (Perdirjen Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95).

Tabel Kuota perdagangan ikan Napoleon menurut tahun

No	Tahun	Quota	Realisasi	Sisa
1	2005	8.000	5.320	2.680
2	2006	8.000	5.970	2.030
3	2007	8.000	6.228	1.772
4	2008	7.200	3.809	3.391
5	2009	8.000	4.220	3.780
6	2010	5.400	3.810	1.590
7	2011	3.600	970	2.630

Sumber: Direktorat Konservasi Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan

Pada tahun 2012 ini, LIPI selaku Otoritas Kelimuan telah merekomendasikan tangkap ikan Napoleon sejumlah 2000 ekor, menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 3600 ekor. Penurunan jumlah kuota tangkap ini untuk perbaikan manajemen dengan memaksa ekspor melalui udara karena banyak sumber yang menyebutkan bahwa perdagangan illegal ikan Napoleon Wrasse dalam jumlah besar melalui jalur laut sampai dengan saat ini masih terus berlangsung. Penurunan jumlah kuota tangkap ini juga terkait dengan rekomendasi ilmiah LIPI ke Otoritas Pengelola Konservasi Sumber Daya Ikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan) untuk melakukan perlindungan penuh ikan Napoleon selama 10 tahun. Rancangan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentan Penetapan Perlindungan Penuh Ikan Napoleon saat ini sedang disusun oleh Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.

Dengan adanya penurunan kuota tangkap ikan Napoleon ini diharapkan terjadi perbaikan sistem manajemen dan perbaikan populasi ikan Napoleon di habitatnya, sehingga kelestarian sumber daya ikan Napoleon dapat terjaga dan berkelanjutan.

DUKUNGAN UNTUK KONSERVASI DUGONG DI INDONESIA

Prabowo Bukan Subianto — Mon, 26 Sep 2011 04:46:02 +0000

Dugong (Dugong dugon) adalah hewan mamalia laut yang hidup dari lamun (seagrass). Tempo dulu dugong dapat ditemui di banyak tempat di kawasan tropis, yang terbentang dari pesisir timur Afrika hingga Vanuatu di Pasifik. Namun belakangan ini dugong semakin sulit dijumpai, populasinya semakin merosot hingga kini berada di ambang kepunahan akibat dari perburuan, terjerat atau tertangkap dalam alat tangkap perikanan, pencemaran, dan degradasi atau kerusakan padang lamun sebagai habitatnya. Sebenarnya dugong telah dilindungi secara hukum, namun penegakan hukum tampaknya masih sangat lemah. Berbagai upaya telah diusahakan untuk menginisiasi dan mengembangkan konservasi dugong di Indonesia.

“Pedoman Pengelolan dan Konservasi Biota Laut Duyung dan Habitatnya” telah diterbitkan oleh Departemen Kelautan dan Perikanan tahun 2003, dan dokumen lainnya juga telah dihasilkan seperti “National Conservation Strategy and Action Plan for the Dugong in Indonesia” (2009) yang disusun bersama oleh para pakar Indonesia dan Belanda. Dalam implementasinya tampaknya masih akan dihadapi berbagai masalah.

Dalam mengantisipasi masalah ini, sedang disiapkan terbentuknya IDCC (Indonesian Dugong Conservation Committee) dengan Focal Point berkedudukan di Sub-Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan.

Pada tanggal 20 September 2011, Dr. Donna Kwan, Program Officer dari UNEP/CMS Dugong MoU Secretariat (bermarkasi di Abu Dhabi) melakukan kunjungan informal ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjajagi peluang kerjasama dan dukungan untuk konservasi dugong di Indonesia. Ia mengemukakan bahwa Dugong MoU telah ditandatangani oleh banyak negara, tetapi Indonesia belum. Menurutnya, Dugong MoU tidak mengikat secara hukum (non-legally binding) tetapi dapat membuka peluang yang luas untuk membangun kerjasama dalam konservasi dugong di kalangan banyak negara penandatangan MoU. Dalam pertemuannya dengan Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan, Dr. Toni Ruchimat, dibahas potensi penandatanganan Dugong MoU dan juga peluang untuk penylenggaraan Pertemuan Kedua Negara Penandatangan Dugong MoU dengn tuan rumah Indonesia yang rencananya akan diselenggarakan pada paruh kedua tahun 2012.

Dr. Kwan juga berkesempatan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan Indonesia tentang potensi pengajuan Proposal Projek GEF yang berada dalam kordinasi Dugong MoU Secretatiat di Abu Dhabi, (Anugerah Nontji)

sumber : milis Sahabat_dugong

TAHUN DUGONG PASIFIK 2011

Prabowo Bukan Subianto — Mon, 26 Sep 2011 04:39:49 +0000

Tahukah Anda bahwa tahun ini adalah Tahun Dugong Pasifik (Pacific Year of the Dugong 2011). SPREP (South Pacific Regional Environment Program) bersama mitranya UNEP/CMS (Convention of Migratory Species of Wild Animals) mencanangkan tahun 2011 ini sebagai Tahun Dugong Pasifik, yang resminya diluncurkan di Palau bulan Mart 2011 yang lalu. Indonesia meskipun berbatasan langsung dengan Pasifik tetapi tidak termasuk dalam SPREP. Negara-negara anggota SPREP adalah Australia, Papua New Guinea, Palau, New Caledonia, Solomon, dan Vanuatu. Meskipun demikian ada baiknya kita belajar dari pengalaman mereka dalam upaya konservasi dugong.

Secara ringkas Tahun Dugong Pasifik 2011 ditekankan pada kampanye penyelamatan dugong dengan tujuan sebagai berikut:

Meningkatkan penyadaran dan konservasi dugong di seluruh kalangan pemangku kepentingan;
Menekan kematian dugong akibat ulah manusia;
Meningkatkan informasi dan mendorong pengelolaan dugong secara berkelanjutan dan perlindungan habitatnya melalui pengembangan kebijakan dan legislasi yang efektif;
Mengembangkan kemitraan kawasan dalam konservasi dugong.

Dari penglaman mereka berbagai pembelajaran dapat kita petik, misalnya:

Hentikan penangkapan dan peburuan liar dugong;
Kembangkan penataan hukum/ legislasi yang sesuai;
Pertimbangkan dengan seksama setiap pembangunan kawasan pantai yang menimbulkan dampak pada kawasan pantai lewat proses Amdal (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan)
Minimumkan dampak dari penggunaan jaring insang (gill net);
Kendalikan lalu lintas kapal yang diketahui merupakan wilayah hidup dugong;
Lindungi habitat dugong berupa padang lamun;
Mulai dan dukung segala upaya untuk konservasi dugong;
Sebar-luaskan apa yang anda ketahui tentang dugong (di rumah tangga, dengan kawan-kawan, di sekolah, dengan anggota masyarakat) dan ajak apa yang dapat dilakukan bersama untuk melindungi dan mengkonservasi dugong.

Informasi lebih luas dapat diperoleh dari: www.sprep.org

BANGGAI CARDINAL FISH AKAN DILINDUNGI SECARA TERBATAS

Prabowo Bukan Subianto — Sun, 18 Sep 2011 05:05:17 +0000

Selain meyimpan potensi keindahan alam bawah laut yang sangat mempesona, Sulawesi tengah khususnya wilayah Banggai Kepulauan menyimpan salah satu kekayaan dunia yang sangat langka, yakni adanya spesies ikan hias berbentuk pipih dengan warna belang hitam-kuning dan ekornya terbelah dua seperti Burung Walet, spesies ini tidak terdapat di daerah lain di bumi ini selain terdapat Banggai yaitu “Banggai Cardinal Fish” atau juga dikenal dengan nama lokal ikan Capungan Banggai (Pterapogon keuderni).

Ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni) merupakan jenis ikan hias air laut Endemik Indonesia yang hanya ditemukan di perairan Sulawesi dengan populasi terbesar di perairan Banggai Kepulauan. Ikan Capungan Banggai merupakan salah satu potensi ekonomi yang harus dikelola dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat secara berkelanjutan bagi masyarakat di masa sekarang dan masa yang akan datang. Saat ini penangkapan ikan Capungan Banggai merupakan salah satu sumber pendapatan bagi masyarakat yang bermukim di Banggai Kepulauan.

Tingginya permintaan ikan Capungan Banggai di pasar luar negeri telah menyebabkan masyarakat mengambil ikan Capungan Banggai dalam jumlah besar di habitat alam, hal ini akan apabila terus berlangsung akan menyebabkan ancaman kepunahan ikan Capungan Banggai. Tingginya tekanan penangkapan tidak hanya mengancam kelestarian ikan Capungan Banggai tetapi juga menyebabkan kerusakan habitat yang merupakan tempat hidup dan berkembang biak ikan Capungan Banggai.

Tahun 2007 ikan Capungan Banggai pernah diusulkan untuk masuk dalam Appendik II CITES, namun Indonesia masih dapat mengantisipasi sehingga sampai dengan saat ini ikan Capungan Banggai tidak dimasukkan dalam Appendik II CITES. Apabila tidak dilakukan pengelolaan yang lebih baik bukan tidak mungkin di masa yang akan datang ikan Capungan Banggai dimasukkan dalam Appendik CITES. Pengelolaan yang lebih baik sangat diperlukan agar keberadaan dan kelestarian ikan Capungan Banggai masih tetap dapat dipertahankan dan masyarakat masih tetap dapat memanfaatkan dengan cara-cara yang ramah lingkungan dan tetap memperhatikan aspek kelestarian sumber daya ikan Capungan Banggai.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pemanfaatan berkelanjutan ikan Capungan Banggai adalah dengan melakukan upaya perlindungan dengan penetapan statusnya menjadi jenis ikan dengan Perlindungan Terbatas, sehingga masyarakat masih bisa memanfaatkan ikan Capungan Banggai sebagai sumber pendapatan dengan bebetapa ketentuan pembatasan, diantaranya membatasi ukuran ikan yang boleh ditangkap, sehingga memberikan peluang kepada ikan Capungan Banggai untuk berkembang biak.

Melalui surat Nomor : 523.870/29/DISLUTKAN/2011 tanggal 28 Februari 2011 tentang usulan inisiatif status perlindungan ikan Capungan Banggai (Pterapogon kauderni), Bupati Banggai Kepulauan telah mengusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menetapkan Ikan Capungan Banggai sebagai jenis ikan yang dilindungi secara terbatas. Sebagai tindak lanjut surat usulan tersebut, Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 13 september 2011 kemarin melakukan kegiatan konsultasi publik di Desa Bone Baru, Banggai Kepulauan. Kegiatan yang dihadiri oleh perwakilan Direktorat Kawasan Konservasi dan Jenis Ikan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Sulawesi Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Banggai Kepulauan, Stasiun Karantina Ikan, Badan Lingkungan Hidup Kab. Banggai Kepulauan, Perguruan Tinggi, Kepala Desa Bone Baru, Tokoh Masyarakat Desa Bone Baru, BCF Center, Yayasan LINI, dan Nelayan Penangkap BCF menyepakati “perlu segera dibuat regulasi perlindungan terbatas ikan Capungan Banggai yang mengacu kepada Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Status Perlindungan Jenis Ikan. Perlindungan terbatas ikan Capungan Banggai meliputi : Larangan penangkapan dan perdagangan ikan diatas > 4 cm, kecuali untuk kegiatan penelitian. Pemanfaatan ikan dengan ukuran < 4cm diatur melalui sistim kuota”.

Secepatnya sebagai bagian dalam tahapan penetapan status perlindungan terbatas, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan menyusun dokumen analisis kebijakan dan mengajukan permohonan Rekomendasi Ilmiah Ke LIPI. Jika hasil rekomendasi ilmiah LIPI menyatakan ikan ini telah memenuhi kriteria sebagai jenis ikan yang dilindungi secara terbatas sesuai dengan PP No. 60 Tahun 2007, maka Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Management Authority Konservasi Sumberdaya Ikan akan menetapkan ikan Capungan Banggai sebagai jenis ikan yang dilindungi secara terbatas.

DITJEN KP3K BENTUK 16 SATKER PELAYANAN CITES SPESIES AKUATIK DI WILKER B/LPSPL

Prabowo Bukan Subianto — Wed, 20 Jul 2011 08:43:18 +0000

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mengamanatkan bahwa ketentuan mengenai satwa yang dilindungi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa menguraikan tentang jenis satwa liar yang dilindungi, termasuk yang habitatnya di wilayah perairan. Selanjutnya dalam rangka pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar bagi kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan kelangsungan potensi, daya dukung, dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa liar, ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis dan Tumbuhan Liar. Dan pengelolaan terhadap tumbuhan dan satwa liar tersebut dilakukan oleh Kementerian/Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Kehutanan

Sejalan dengan perkembangan pembentukan Kementerian dan peraturan perundang undangan, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dengan perubahan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 serta Peraturan Pemerintah No 60 tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan, telah ditetapkan dan bertanggungjawab sebagai otoritas pengelola (Management Authorithy) konservasi sumberdaya ikan termasuk dalam hal ini konservasi jenis ikan (Spesies Akuatik).

Sebagai implikasi kelembagaan dari pengaturan nasional yang berkembang dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, serta sesuai pula dengan ketentuan Article VIII dan IX CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora), dapat dikembangkan 2 lembaga nasional untuk menangani pelaksanaan CITES di Indonesia. Dalam hal ini Kementerian Kehutanan bertindak sebagai otoritas pengelola jenis-jenis tumbuhan dan satwa liar terestrial, sedangkan Kementerian Kelautan dan Perikanan bertindak sebagai otoritas pengelola untuk spesies akuatik dan/atau sumberdaya ikan.

Dari segi kelembagaan Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui Permen KP No. 04/2010 tentang Tata Cara Pemanfaatan Jenis Ikan dan Genetik Ikan memandatkan kepada Direktorat Jenderal Kelautan Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Ditjen KP3K) dan jajarannya sebagai pelaksana pelayanan CITES untuk tingkat nasional. Pelaksana di tingkat daerah juga sudah membentuk 6 (enam) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu : 6 Balai/Loka Pengelola Sumberdaya Pesisir. Kemudian dalam rangka persiapan sebagai Management Authorithy (MA) pengelolaan konservasi jenis ikan dan persiapan pelayanan CITES, dipandang perlu dibentuk satuan kerja pada Unit Pelaksana Teknis Balai/Loka Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut.

Oleh karena itu Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengeluar Surat Keputusan Direktur Jenderal Kelauta, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Nomor Kep. 06A/KP3K/2011 tentang Pembentukan Satuan Kerja Pada Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut. Dalam SK disebutkan bahwa satuan kerja (satker) memiliki tugas yaitu melaksanakan tugas dan fungsi dari UPT Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan. Lokasi pembentukan satker meliputi:

No	B/LPSPL	Satuan Kerja (Satker)
1	Padang	Medan, Sumatera Utara Pekanbaru, Riau Tanjung Pinang, Kepulauan Riau Nipa, Kota Batam
2	Denpasar	Surabaya, Jawa Timur Mataram, NTB Kupang, NTT
3	Pontianak	Balikpapan, Kaltim Banjarmasin, Kalsel
4	Makassar	Manado, Sulut Palu, Sulteng Kendari, Sultra
5	Sorong	Merauke, Papua Ambon, Maluku
6	Serang	Bandar Lampung, lampung Cengkareng, Banten Semarang, Jateng

Nantinya dalam pelaksanaan pelayanan CITES Spesies Akuatik satker ini akan mendapatkan dukungan dari Ditjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) terkait pengawasan peredaran jenis ikan dilindungi serta Badan Karantina Ikan dan Penjaminan Mutu (BKIPM) terkait kesehatan ikan dan lalu lintas peredaran di bandara dan pelabuhan laut. Dengan melihat kesiapan yang telah dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan, diharapkan nantinya pengelolaan konservasi jenis ikan dan pelayanan CITES Spesies peraian dapat telaksana dengan baik sesuai dengan apa yang sudah dimandatkan Undang-Undang. (PBS)

Download SK Pembentukan Satker

Permentan Tentang Larangan Perdagangan Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) Perlu Segera Direvisi

Prabowo Bukan Subianto — Wed, 20 Jul 2011 02:12:26 +0000

Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) merupakan ikan karang berukuran besar anggota dari familia Labridae, dengan ukuran bisa mencapai 2 m dan berat 190 kg. Ikan ini mempunyai pola reproduksi hermaprodite protogini dengan sebaran di wilayah perairan india-pasifik. Ikan napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut. Namun akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan napoleon mengalami penurunan populasinya di alam. Penangkapan ikan napoleon umumnya menggunakan racun sianida dan merusak ekosistem terumbu karang .

Menurut Dr. Toni Ruchimat, Direktur Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan (KKJI), sejak 15 tahun lalu pada saat beliau menjadi peneliti di Balai Besar Riset Perikanan Budidaya Laut Gondol dan melakukan penelitian tentang pembenihan ikan napoleon, ika ini sudah sangat jarang ditemukan. “Oleh karena itu, terkait upaya pengelolaan napoleon, kita harus melakukan kegiatan monitoring populasi, pengembangbiakan, dan perlindungannya” katanya disela-sela pembukaan Workshop Fasilitasi Penetapan Status Perlindungan Ikan Napoleon, Jumat (8/7), bertempat di Hotel Blue Sky Jakarta Pusat. Beliau mengatakan, sering terjadi pelanggaran perdagangan ikan napoleon, meskipun sudah ada pengaturannya melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 375/Kpts/IK.250/95 tentang Larangan Penangkapan Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus undulatus) dan dengan Keputusan Dirjen Perikanan Nomor HK.330/Dj.8259/95 tentang ukuran, lokasi dan tata cara penangkapan ikan Napoleon Wrasse. Menurut S. Alina Tampubolon, Direktur Sumberdaya Kelautan Ditjen PSDKP, peraturan ini dianggap sudah tidak efektif karena Undang-Undang yang menaunginya (UU No. 9/1985) sudah tidak berlaku, dan kelembagaannya (Dirjen Perikanan) sudah tidak ada. Sehingga perlu adanya suatu review terhadap peraturan tersebut yang didukung oleh scientific review dan dapat dipertanggung jawabkan.

Sebenarnya hasil survey IUCN-LIPI yang dilakukan Yvone Sadovy dan Sasanti pada tahun 2005 di Sulut, Bali, Raja Ampat, dan NTT menunjukan bahwa di habitat yang mendapat tekanan (target penangkapan) sangat tinggi, ikan napoleon sangat jarang ditemukan, akan tetapi pada saat ikan tersebut tidak menjadi ikan target nelayan para penyelam masih dapat menemukan spesies tersebut. Hasil survey menunjukan bahwa tingkat kepadatan napoleon di kangean-Bali hanya 0,04 per ha, Bunaken-Sulut 0, 38 per ha, Raja Ampat 0,86 per ha, NTT 0,18 per ha, maratua 0,15 per ha, Banda 1,6 per ha. Menurut Sadovy dalam pemaparannya, akibat dampak penangkapan berlebih untuk perdagangan ikan karang hidup, ikan napoleon rentan (vulnerable) mengalami kepunahan. Oleh karena itu akibat penurunan drastis diberbagai tempat menyebabkan ikan napoleon dimasukkan ke dalam daftar merah IUCN (Endangered) pada tahun 2004 dan appendix II CITES pada tahun 2005.

Ikan Napoleon (Cheilunus undulatus) merupakan salah satu ikan karang besar yang unik, salah satu keunikan ikan napoleon adalah lingkar bola matanya yang dapat melihat arah sudut pandang sampai 180 derajad. Ikan Napoleon merupakan ikan yang memerlukan waktu lama untuk mencapai usia matang reproduktif.Ikan napoleon menjadi matang seksual pada usia 5 sampai 7 tahun (pada ukuran 40-60 cm). Walaupun bisa mencapai ukuran sangat besar atau usia yang cukup panjang, namun kemampuan ikan Napoleon dewasa dalam menghasilkan keturunan rata-rata sangat lambat. “ Semua individu awalnya perempuan dan mengalami perubahan menjadi jantan antara ukuran 55 dan 75 cm” kata Yvone di pemaparanya, dan menurutnya ikan jantan sangat jarang di alam. Sehingga apabila dilakukan penangkapan pada ukuran tersebut, individu napoleon tidak sempat melakukan pemijahan atau reproduksi.

Ikan napoleon merupakan jenis ikan karang yang mempunyai daya tarik menarik bagi para penyelam untuk menikmati wisata alam bawah laut. Penangkapan ikan napoleon yang merusak ekosistem terumbu karang jika dibiarkan terus berlanjut, akan memberikan ancaman terhadap keberlangsungan sumberdaya ikan napoleon dan ikan karang hidup lainnya (Kerapu, ikan hias dll), serta keberlangsungan kegiatan pariwisata bawa laut (wisata selam). Oleh karena itu workshop yang dihadiri perwakilan dari lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kehutanan, Pengusaha, Perguruan Tinggi, LSM dan Lembaga Penelitian ini merekomendasikan ” Perlu adanya standarisasi metode dalam pelaksanaan survey populasi ikan napoleon di alam, yang ditetapkan oleh pemerintah dan Perlu segera adanya review dan revisi terhadap regulasi terkait ikan napoleon melalui penetapan status perlindungan dengan opsi-opsi perlindungan terbatas seperti pembatasan ukuran tangkap, kawasan/lokasi penangkapan, penghentian sementara upaya tangkap atau perlindungan mutlak (moratorium)”. Ikan Napoloen di Negara Malaysia, dan Filipina ,sudah tidak boleh ditangkap dan diperdagangkan, apakah Indonesia akan melakukan hal serupa? Tentunya butuh dukungan ilmiah dan analisis kebijakan terkait kebijakan perlindungan penuh (moratorium) ikan napoleon. Tapi pastinya untuk efektifitas pengelolaan dan pengawasan ikan napoleon, permentan tentang larangan ikan napoleon perlu segera direvisi dengan pengaturan yang berlaku pada undang-undang No. 45/2009, PP No. 60/2007, dan Permen KP No. 03/2010. (PBS/KKJI)

TNC DAN DIT. KKJI ADAKAN LOKALATIH EFEKTIFITAS PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN

Prabowo Bukan Subianto — Wed, 08 Jun 2011 08:42:27 +0000

Tahun 2010 luasan Kawasan Konservasi Perairan kita sudah mencapai 13,95 juta hektar, melebihi target 10 juta hektar yang sudah dicanangkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada World Ocean Conference di Manado pada tahun 2009. Pencapaian ini cukup progresif dan membanggakan, serta menjadi indikator keberhasilan kinerja utama Kementerian Kelautan dan Perikanan, khususnya Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan. Tantangannya adalah apakah pencapaian luasan Kawasan Konservasi Perairan ini pengelolaannya hanya sebatas diatas kertas (Paper MPA) atau sudah dikelola dengan baik ?. “ Suatu Kawasan Konservasi Perairan dikatakan sudah ada pengelolaan dengan baik apabila sudah ada dokumen perencanaan, sumberdaya manusia, kelembagaan, infrastruktur, dan pendanaan” kata ir. Ahsanal Kasasiah, M. Agr. Bus Kasubdit Jejaring, Data dan Informasi Konservasi Dit. KKJI dalam sambutannya di acara Lokalatih Pengenalan Panduan dan Pengumpulan Data Garisdasar Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Bali 31 Mei -1 Juni, yang diadakan The Nature Conservancy bekerjasama dengan Direktorat Konservasi Kawasan dan Jenis Ikan Ditjen KP3K Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Acara lokalatih yang pesertanya merupakan perwakilan dari Dit. KKJI, BPSPL Denpasar, BPSPL Padang, BPSPL Pontianak, BPSPL Makasar, LPSPL Serang, LPSPL Sorong, BKKPN Kupang, dan LKKPN Pekanbaru ini bertujuan memberi panduan bagi staf pengelola Kawasan Konservasi Perairan untuk melakukan swa-tinjauan dan menentukan kemajuan yang sudah dicapai, memberi panduan bagi badan pengelola Kawasan Konservasi Perairan untuk menilai sejauh mana kegiatan-kegiatan pengelolaan telah mencapai tujuan-tujuannya, dan membangun suatu sistem untuk mengukur efektifitas pengelolaan KKP. Arisetiarso Soemodinoto selaku Narasumber dari TNC mengatakan bahwa “Panduan Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan KKL adalah perangkat sederhana tetapi kompak untuk membantu para pengelola dan praktisi untuk mengkaji bagaimana suatu KKL/KKP memenuhi peran-peran pengelolaannya sekaligus mencapai tujuan-tujuan konservasinya”. Panduan ini menggunakan aspek-aspek tata kelola, biofisik dan social ekonomi budaya terkait dengan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Menurut panduan, ada 5 langkah dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan KKL/KKP, yaitu : (1) Identifikasi anggota dan membentuk tim peninjau; (2) konsolidasi informasi latar KKL/KKP yang dikaji; (3) Mengumpulkan data pemantauan (4) Membangun dan memelihara database KKL/KKP; (5) Melengkapi lembar tinjauan efektifitas pengelolaan KKL/KKP. Dalam lokalatih ini peserta diberi materi tentang konsep efektifitas pengelolaan KKL/KKP dan Panduan Untuk Meningkatkan Efektifitas Pengelolaan KKL/KKP. Selain itu, peserta juga dibagi menjadi dua kelompok dan berbagi peran untuk melakukan peninjauan/penghitungan tingkat pengelolaan dan efek konservasi dari suatu Kawasan Konservasi Perairan. Dari hasil penghitungan akan didapatkan tingkat pengelolaan KKL/KKP, yaitu : tingkat 1 (dimulai), tingkat 2 (dikelola secara minimum), tingkat 3 (dikelola dengan penegakan aturan), tingkat 4 (dikelola secara berkelanjutan), dan tingkat 5 (dikelola dengan kelembagaan berfungsi penuh). Dengan didapatkannya tingkat pengelolaan KKL/KKP, kita dapat merencanakan kegiatan pengelolaan KKL/KKP dengan baik dan menjawab tantangan bahwa Kawasan konservasi Perairan tidak sebatas hanya diatas kertas (Paper MPA).

CINTA UNTUK SUAMIKU, KUMPULAN PUISI BUNDA URIP

Prabowo Bukan Subianto — Sun, 29 May 2011 14:29:31 +0000

My Dear

Poros hidupku

Pusat cintaku

Bentang kasihku

Rona jiwaku

Suci hadirmu

Bahagia milikmu

Surga tempatmu

Langit namamu

I love you

Even i never saw you

But i can feel you

God bless you

Penantianku

Ikan-ikan menari senang

Burung-burung bernyanyi riang

Rindang pohon melambay-lambay

Seraya menyambut hadirnya

Sekejap dia hadir

Walau dia tak nampak

Dia telah menghadirkan senyum

Tak akan ada air mata atas perginya

Dia hadir dari cinta

Dia pergi untuk yang terbaik

Tuhan Maha Kuasa

Kugantungkan asa padaMu

Full hopely

When my legs can’t move

How can i get you

When my hand can’t hold

How can i reach you

Please move closer

I am going fall

Please hold me tight

I am going down

Come on…

I am waiting for you

I can’t walk

I only can pray

Please come to me

Rasa Rindu

Rona hati sedang merindu

Geliat raga ingin bertemu

Degup semakin menderu

Dengarlah laju darahku

Lihatlah getar jantungku

Kepal jemari mengharapkanmu

Kasih yang sabar

Cinta yang tulus

Menanti asa hadirmu

Cinta untuk suamiku

Bentang kasihmu tepiskan sepi

Bulir cintamu ciptakan riang

Selusin warna pelangi kasihmu

Sebagai pelengkap hariku

Sejuta buih ombak cintamu

Sebagai penyemangat hidupku

Aku adalah Hawa yang membutuhkan Adam

Aku adalah Shinta yang menginginkan Rama

Dan aku adalah UPS yang tak ingin kehilangan PBS

Percayalah

Janji jingga yang selalu menemani pagi

Nyata membuka hari

Lembayung yang setia di kala petang

Ikhlas membuka malam

Gelinding mentari mencairkan es

Membawa berkah dariNya

Rambat rembulan membentuk sunyi

Membawa ridho dariNya

Rintik hujan untuk ladang gersang

Takkan ada panen raya

Desir debu untuk pantai

Takkan membentuk pulau

Tapi mereka pasti hadir

Entah kapan….

Belantara yang terlantar

Ditemani serdadu kumuh berbaju loreng

Kaisan rizki tak ada hasil

Tapi ayunan kaki tek kenal letih

Cacing tanah telah bosan mendengar tapak kakinya

Dedaunan telah menjadi humus

Kubangan pun telah terisi penuh

Sang serdadu tetap berbaju loreng

Dengan langkah kaki tak setegap dulu

Terdengar bisik makhluk tanah mengurai senyum atas sabarnya

JAKARTA FASHION FOOD FESTIVAL KEMBALI HADIR DI MALL KELAPA GADING 14-29 MEI 2011

Prabowo Bukan Subianto — Sat, 14 May 2011 11:45:20 +0000

Jakarta Fashion & Food Festival (JFFF) kembali hadir di bulan Mei 2011. Mengusung tema InCulturation, JFFF 2011 turut berupaya menumbuhkan kecintaan akan produk dan warisan seni budaya Indonesia untuk mengembangkannya menjadi hasil karya bernuansa modern tanpa meninggalkan keunikan identitas budayanya. Salah satu program unggulan JFFF 2011 adalah Fashion Extravaganza, yang merepresentasikan trend terkini dari industri mode tanah air.

Kampoeng Tempo Doeloe, 14 – 29 Mei 2011
Tak lengkap JFFF tanpa hadirnya, Kampoeng Tempo Doeloe (KTD). Tahun ini mengambil tema Aneka Makanan Olahan Kelapa, KTD menghadirkan makanan-makanan khas yang menggunakan kelapa sebagai salah satu bahan utamanya. Sebut saja Gudeg Pejompongan, Empal Gentong Putra Mang Darma, Ketupat Sayur Rusmini, Nasi Padang Ulanago, Soto Betawi Babeh, Soto Udang Medan Akwang, Tongseng Pak Budi Khas Solo, Kue Putu Bambu Medan. Selain itu hadir pula aneka ragam cemilan khas tradisional seperti Otak-otak Petojo An, Rujak Juhi Petojo, Kerak Telor, Tahu Gejrot, Tauge Goreng, Kue Cubit, Selendang Mayang, Es goyang dan masih banyak lainnya.

Menghadirkan sekitar 50 pedagang kuliner pilihan dari beberapa daerah terkenal di Nusantara yang bergabung di KTD. Transaksi masih menggunakan kupon ala uang jaman dulu seperti tahun-tahun sebelumnya. Hiburan khas kampung yang menayangkan layar tancep, topeng monyet dan mainan odong-odong untuk anak-anak hadir pula memeriahkan suasana KTD. Atmosfir yang dapat dijumpai di KTD tahun ini bertema Kampung Nelayan dengan nuansa pesisir.

Khusus untuk pemegang kartu kredit atau debit BNI dapatkan diskon 8 persen* saat melakukan transaksi pembelian uang jaman dulu.
*syarat dan ketentuan berlaku.

Wine and Cheese Expo, 14 – 29 Mei 2011
Semakin besarnya animo masyarakat terhadap event bertaraf internasional, Wine & Cheese Expo tahun ini kembali digelar dengan memilih lokasi di Multi Purpose Hall (MPH) La Piazza. Selama 16 hari acara ini menampilkan anggur dan keju terbaik dari sejumlah negara sahabat, diantaranya Perancis, Chili, New Zealand. Wine & Cheese Expo semakin lengkap dengan dukungan sejumlah partner lainnya Indonesia Sommelier Association (ISA), Sopexa, Jakarta Wine Center dan banyak lagi. Berbagai event menarik pun digelar seperti Meet & Greet 14 Chateau Representatives dari Bordeaux Perancis yang sekaligus menyaksikan penyelenggaraan Wine & Cheese Expo 2011, Wine Tasting, Wine Dinner, Wine Workshop, Wine & Food Pairing, Pastry Chef Show, Cheese Discovery dan Foodtography Competition.

Wine & Food Pairing merupakan program yang bisa dinikmati oleh para pengunjung Wine & Cheese Expo, yaitu menikmati hidangan Hotel Berbintang dipadu wine terpilih dari manca negara. Untuk masuk area Wine & Cheese Expo, pengunjung hanya membayar entrance fee Rp 25.000,- dan dapat di-refund apabila bertransaksi pada hari yang sama. Serta Anda pun bisa melihat sekaligus menikmati hasil masakan dari sejumlah chef Hotel & Restaurant ternama. Khusus untuk pemegang kartu kredit atau debit BNI dapatkan diskon 8 persen* saat melakukan transaksi pembelian wine atau cheese di Wine and Cheese Expo.
*syarat dan ketentuan berlaku.

Eat & Win Program, Sensasi Makan Gratis!
Event Jakarta Fashion & Food Festival kembali dimeriahkan dengan program Eat & Win, Sensasi Makan Gratis! Sebuah program yang dikhususkan bagi seluruh pengunjung Mal Kelapa Gading, La Piazza dan Gading Food City. Mulai tanggal 14-29 Mei 2011, hanya dengan menukarkan struk makan dan minum di tenant yang berpartisipasi senilai minimal Rp 50.000, berhak mendapatkan 1 kupon berhadiah langsung voucher makan gratis atau paket minuman teh botol Sosro atau souvenir menarik dari BNI.

Tidak hanya itu, Anda pun berhak ikut undian grandprize yang berhadiah voucher belanja Mal Kelapa Gading senilai Rp 10 juta untuk 1 orang pemenang, 2 unit laptop untuk 2 orang pemenang dan voucher makan Licence To Eat senilai total Rp 5 juta untuk 10 orang pemenang. Siapa pun berkesempatan mendapatkan hadiah langsung dari program Eat & Win, Sensasi Makan Gratis!, yang berhadiah langsung ribuan voucher makan gratis di resto dan counter makanan Sentra Kelapa Gading yang berpartisipasi. Khusus untuk pemegang kartu kredit atau debit BNI manfaatkan Eat & Win Program, Sensasi Makan Gratis! untuk mendapatkan double kupon* undian grandprize.
*syarat dan ketentuan berlaku.