kasus Prita Mulyasari vs Rs Omni, Daripada ke RS mending ke Ponari ??

Posted on Updated on

Setelah kasus Anthasari yang melibatkan rani juliani, sekarang ini kasus Prita Mulyasari sedang ramai dibicarakan di internet. Sebuah kasus yang sudah biasa terjadi di indonesia ” David vs Goliaht”. Seperti yang dimuat dalam suara pembaca detik.com Sabtu, 30/08/2008 11:17 WIB, prita mengeluhkan pengobatan yang dilakukan RS Omni kepada dirinya. Haahh, sudah lama sekali kasus ini, hampir setahun, tapi kenapa baru ramainya sekarang?? Tapi di indonesia dalam beberapa tahun ini, hal ini biasa terjadi, kasus lama tertutupi dengan kasus baru. Dan mengapa masyarakat kita yang gemar menonton televisi dengan mudah teralihkan?apakah ini efek dari sering menonton tayangan infotaintment, selalu penasaran dengan susuatu yang hot dan baru?

Dibalik semua itu, kita layak menaruh simpati kepada Prita Mulyasari yang tengah berjuang mendapatkan haknya sebagai pasien rumah sakit. Orang sakit berobat kerumah sakit agar mendapatkan pengobatan yang baik, supaya bisa cepat sembuh dan bisa kembali beraktivitas. Semua orang ingin sehat, makannya apapun dilakukan supaya bisa sehat, walaupun harus mengeluarkan kocek lebih. Tapi apa jadinya kalau Malpraktek yang didapatkan, bukan kesembuhan? sebagai orang awam yang tidak tahu dunia kedokteran kita mesti gimana? hmm.. ada gak  yang punya referensi tentang penanganan malpraktek. Karena hampir sebagian besar kasus malpraktek selalu dimenangkan pihak rumah sakit, seperti yang dialami Prita Mulyasari, karena pastinya pasien yang terkena malpraktek tidak punya bukti yang kuat (catatan medis).

Kalau hal ini sering terjadi, maka masyarakat akan bisa hilang kepercayaan terhadap dunia medis dan tidak bisa disalahkan akan munculnya PONARI-PONARI baru di Indonesia..

About these ads

8 pemikiran pada “kasus Prita Mulyasari vs Rs Omni, Daripada ke RS mending ke Ponari ??

    David berkata:
    Juni 3, 2009 pukul 3:46 pm

    PERADILAN INDONESIA: PUTUSAN SESAT HAKIM BEJAT

    Putusan PN. Jkt. Pst No.Put.G/2000/PN.Jkt.Pst membatalkan Klausula Baku yang digunakan Pelaku
    Usaha. Putusan ini telah dijadikan yurisprudensi.
    Sebaliknya, putusan PN Surakarta No.13/Pdt.G/2006/PN.Ska justru menggunakan Klausula Baku untuk menolak gugatan. Padahal di samping tidak memiliki Seritifikat Jaminan Fidusia, Pelaku
    Usaha/Tergugat (PT. Tunas Financindo Sarana) terindikasi melakukan suap Rp.5,4 jt. (menggunakan uang klaim asuransi milik konsumen) di Polda Jateng
    Ajaib. Di zaman terbuka ini masih ada saja hakim yang berlagak ‘bodoh’, lalu seenaknya membodohi dan menyesatkan masyarakat,sambil berlindung di bawah ‘dokumen dan rahasia negara’.
    Maka benarlah statemen “Hukum negara Indonesia berdiri diatas pondasi suap” (KAI) dan “Ratusan
    rekening liar terbanyak dimiliki oknum-oknum MA” (KPK). Ini adalah bukti nyata moral sebagian hakim negara ini sudah terlampau sesat dan bejat.
    Keadaan ini tentu tidak boleh dibiarkan saja. Masyarakat konsumen Indonesia yang sangat dirugikan mestinya mengajukan “Perlawanan Pihak Ketiga” untuk menelanjangi kebusukan peradilan ini.
    Sudah tibakah saatnya??

    David
    HP. (0274)9345675

      callbowo responded:
      Juni 9, 2009 pukul 4:29 pm

      Kita perlu orang jujur, yang tentunya sudah langka..

    mustika berkata:
    Juni 6, 2009 pukul 10:27 pm

    Artkelnya bagus dengan menampilkan ponari lagi..Cuma dalam menulis masih memandang dari satu pihak. Coba memandang dari perpektif pemimpin yang menengahi persoalan kasus tersebut. Saya tunggu ya artikel yang macam itu tuh..

      callbowo responded:
      Juni 9, 2009 pukul 1:49 pm

      Makasih atas masukan dan sarannya, saya pun hampir mengalami kasus yang dialami seperti kasus prita, tapi tidak sampai berurusan dengan pengadilan,dan jelas2 itu pembunuhan karakter, dan semoga proses pembelajaran saya dalam menulis bisa bermanfaat untuk orang banyak

    Ono Gosip berkata:
    Juni 9, 2009 pukul 12:57 am

    BREAKING NEWS !!!
    TANGGAPAN KEJATI BANTEN ATAS PEMERIKSAAN JAKSA YANG MENUNTUT PRITRA:
    “Kita tidak berbicara siapa yang akan kemudian bertanggung jawab terhadap pembuatan …(BAP),yang penting, tapi siapa yang harus bertanggung jawab mereka yang melakukan tindakan pidana (PRITA). Saya berikan apresiasi kepada jaksa tersebut!!”

      callbowo responded:
      Juni 9, 2009 pukul 4:28 pm

      Yang Benar akan selalu dimenangkan, meski dengan syarat yang tidak ringan. Carilah kebenaran, dan ketika sudah berjumpa bergabunglah bersama kebenaran

    Ono Gosip berkata:
    Juni 9, 2009 pukul 3:21 am

    HASIL DENGAR PENDAPAT KOMISI IX DPR DGN MANAGEMENT RS OMNI:
    1. KOMISI SEMBILAN TIDAK PUAS DENGAN JAWABAN DARI PIHAK RS OMNI
    2. MENGUSULKAN PENCABUTAN IZIN OPERASIONAL RS OMNI
    3. MENCABUT TUNTUTAN RS OMNI KEPADA PRITA MULYASARI
    4. RS OMNI HARUS MINTA MAAF SECARA TERBUKA KEPADA PRITA MULYASARI

      callbowo responded:
      Juni 9, 2009 pukul 4:27 pm

      Hidup kejujuran awal dari kebenaran..

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s